Penggagas untuk jadi Petarungn

Proses Sertifikasi

Memilih Skema dalam proses  Pendaftaran

Proses Pendaftaran

• Asesi memperoleh informasi   persyaratan sertifikasi sesuai dengan skema

•  Asesi melengkapi data diri mengisi  Form permohonan Apl 01 , dan Form Asesmem mandiri Apl 02 , lampirkan berkas

Pra Asesmen melaksanakan konsultansi

·     Asesor memverifikasi permohonan dari peserta

·     Asesor mengidentifikasi kebutuhan khusus dari peserta Tujuan , Tahapan , Metode ,perangkat , alat dan bahan , proses banding . kerahasiaan , tatatertib

·     Asesor membawa Apl 01 , Apl 02 , MMA

·     Rekomendasi Apl 01 , Apl 02 , Persetujuan Asesmen dan Tandatangan

Asesmen

·     Asesor menilai dengan cara: Portofolio
Metode Observasi Demonstrasi (praktek) : dan–Tes Tertulis , wawancara

·     Hasilnya dipindahkan ke MAK.04 kepusan asesmen dan umpanbalik

·     Asesor memeriksa hasil dan melaporkan kepada pihak LSP

Keputusan penerbitan sertifikat

·     Berdasarkan laporan asesor dan bukti yang dikumpulkan, komite sertifikasi LSP IATKI memutuskan penerbitan sertifikat

· Bagian Sertifikasi juga melakukan identifikasi dan putusan atas banding Berdasarkan laporan asesor 

Asesor mengisi :

·   MAK.05 putusan atas banding Berdasarkan laporan asesor keputusan asesmen dan umpanbalik

·   Laporan asesmen mengisi MAK.06

·   Tandatangan

·   Asesmen selesai

·   MAK.07  meninjjau proses asesmen

Penerbitan sertifikat

·        Sertifikat diterbitkan setelah keputusan penerbitan sertifikat diperoleh dari Komite sertfikasi

·        Sertifikat diberikan kepada pemohon setelah segala kewajiban administratif terpenuh

PROSES SERTIFIKASI

A. Proses Pendaftaran

1.     Pemohon memahami proses Asesmen (Skema Sertifikasi) yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.

2.     Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

·        Kopi Kartu Penduduk.

·        Bukti dari persyaratan klausul  6.

·        Pas foto terbaru 4×6 sebanyak 2 lembar.

3.     Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

4.     Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

5.     LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

B. Proses Asesmen

1.     Asesmen skema sertifikasi KKNI setiap level direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

2.     Pelaksanan Asesmen untuk skema sertifikasi KKNI setiap level dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.

3.     LSP IATKI menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

4.     Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.

5.     Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

6.     Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

7.     Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM (Valid, Asli, Terkini, Memadai) direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

C. Proses Uji Kompetensi

1.     Uji kompetensi skema sertifikasi KKNI setiap level dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

2.     Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.

3.    Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi KKNI

4.     diverifikasi dan dikalibrasi.

5.     Proses Uji kompetensi dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.

6.     Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memas tikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

7.     Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.Asesor melaporkan dan

8.      menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

D. Keputusan Sertifikasi

1.      LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

·        -mengambil keputusan sertifikasi;

·        -melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

2.      Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.

3.      Personil LSP IATKI yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

4.      LSP IATKI melakukan rapat teknis untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.

5.      LSP IATKI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

6.      Sertifikat KKNI level II diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

E. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

1.     LSP IATKI akan melakukan pembekuan apabila:

·        pemegang sertifikat melanggar ketentuan pemegang sertifikat;

·        pemegang sertifikat melanggar ketentuan disiplin peserta didik;

·        pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan;

·        pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP.

2.     LSP IATKI akan melakukan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan.

F. Pemeliharaan Sertifikat

    LSP IATKI dapat melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikasi Kompetensi

G. Proses Sertifikasi Ulang

     LSP IATKI dapat melakukan Proses Sertifikasi Ulang

H. Penggunaan Sertifikat

     Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

1.     Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.

2.     Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

3.     Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP IATKI.

4.     LSP IATKI akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan.

5.     Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,

I. Banding

1.     LSP IATKI menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.

2.     LSP IATKI menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.

3.     Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.

4.     LSP IATKI memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding

Sertifikasi Keniacayaan

Pendahuluan

Persaingan tenaga kerja pada era global sejak berlaku nya MEA 2015  menuntut pengakuan kompetensi kerja  yang terukur ,  dalam upaya untuk  meraih pengakuan kompetensi yang terdiri dari pengetahuan , keterampilan  dan sikap kerja dapat diperoleh dari jalur pendidikan formal khususnya vokasi/ Kejuruan , pendidikan nonformal , Lembaga pelatihan Kerja dan/atau dari pengalaman kerja.

Untuk memperoleh sertifikat kompetensi di area masing-masing diatas dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) , Lembar sertifikat tersebut menjadi bukti pengakuan atas kompetensi kerja yang dimiliki .

Uji kompetensi oleh LSP yang dikaitkan dengan proses sertifikasi Kompetensi Kerja  adalah suatu keniscayaan , hal tersebut dilakukan untuk mengukur  kesiapan tenaga kerja dalam menjalani profesi di bidang nya sesuai kompetensi yang digelutinya serta menjamin bahwa masa depan profesinya tidak salah arah karena Hubungan antara profesionalitas dan kompetensi tidak terpisahkan.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI.

1a.  Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pasal 67 Ayat 1 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 78 Ayat  2 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Pasal 79 ayat 1 Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

Pasal 80 Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 82 ayat 1 Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 82 ayat 2 Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal   84 Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Pasal   85 ayat 1 Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

Pasal 86 ayat 1 Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja dan kesusilaan ; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Pasal 88 ayat 1 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 90 ayat 1 Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89

Pasal 99 ayat 1 Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk mem peroleh jaminan sosial tenaga kerja.

1b. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 10 TAHUN 2018

      TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Menimbang

Bahwa dalam mewujudkan tenaga kerja professional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing dan memiliki standar global;

Bahwa saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pelaksanaan

ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertilikasi Profesi perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini;

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

1.    Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan BNSP.

2.    BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

1.    BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

2a. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Undang-Undang tentang Perindustrian diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pokok-pokok pengaturan dalam undang undang  ini meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian

Sektor industri sebagai salah satu penopang perekonomian nasional harus mampu menjadi bagian penting dalam membantu terselenggaranya pembangunan nasional serta ditinjau dari segi tenaga kerja, sektor industripun berperan besar dalam hal  penyerapan jumlah angkatan kerja.

Ketentuan Pidana

Undang-Undang ini juga mengakomodir adanya ketentuan pidana, yaitu terdapat pada pasal 120 dan pasal 121 dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana.

Ketentuan pidana diakomodir karena sebagai tindak lanjut dari adanya prosedur penyidikan pada materi pokok dari undang-undang ini.

2b. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 41 TAHUN 2015

      TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

     Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8), Pasal 27 ayat (4), Pasal  28 ayat (3), Pasal 30 ayat (6), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;

BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau

e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Pasal 41

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau

e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

3.a. Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mewajibkan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan memiliki Sertifikasi Kompetensi dengan mekanisme di atur oleh :

3.b.1.  Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha    Penyediaan Tenaga Listrik

3.b.2.  Peraturan Pemerintah Nomor. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Untuk melaksanakan semua regulasi diperlukan ;

1)   Pembinaan oleh Lembaga Pemerintah terkait

2)   Pemberlakuan oleh Lembaga Pemerintah terkait

3)   Pengawasan oleh Lembaga Pemerintah terkait

4) Pengembangan oleh semua stake holder dan share holder

5) Harmonisasi dengan semua stake holder dan share holder

6)   Rekognisi oleh semua stake holder dan share  

      holder

INSTRUKSI PRESIDEN NO 9 TAHUN 2016

Implikasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia membuat dan berimplikasi pada berbagai lembaga yang di perintahkan dalam inpres tersebut

Dalam salinan inpres yang ditandatangani Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Nomor B 772/PMK/9/2016, 13 September 2016 tersebut, ditujukan kepada tiga pihak. Para menteri di Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan seluruh gubernur.yakni 12 menteri Kabinet Kerja, 1 Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan 34 gubernur yang memperoleh instruksi presiden.

Ke 12 menteri tersebut ialah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mendagri, Menkeu, Mendikbud, Menristek Dikti, Menperin, Menaker, Menhub, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Menkes.

Setiap menteri memiliki tugas khusus dalam rangka revitalisasi pendidikan Seko;ah Menengah Kejuruan.

Khusus untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Presiden Jokowi memberikan enam instruksi.

Membuat peta jalan pengembangan SMK,

Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match),

Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK,

Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri,

Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan

Membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Lembaga Pemerintah Nonkementerian  Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ada tiga instruksi yang diberikan kepada BNSP, yaitu

Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK,

Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK, dan

Mempercepat pemberian lisensi bagi pihak SMK sebagai LSP P1

Sementara itu, instruksi kepada para gubernur adalah.

Reposisi melalui demand driven,

Konsekuensi dari demand driven ini, untuk bisa bekerja di dunia usaha dan industri, lulusan SMK tidak cukup hanya dengan memiliki ijazah, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.pasal 61 (undang undang Sisdiknas)

Prinsip berikutnya, , adalah prinsip dual system melalui kemitraan antara satuan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Melalui prinsip ini, selain belajar di sekolah, siswa SMK juga belajar di industri.

Konkretnya, 2 semester siswa belajar di sekolah dan semester berikutnya di dunia industri, dan 2 semester berikutnya kembali lagi ke sekolah, 1 semester sekali gus lakukan uji kompetensi.

Pendidikan vokasi/kejuruan harus dirancang selaras dengan program pelatihan kerja kebutuhan industri yang mutunya di kawal oleh 8 standar BSNP yang berujung pada proses pemberian sertifikasi kompetensi BNSP yang harmonis dengan UU dan PP yang berlaku di sektor terkait, sektor sektor tersebut Antara lain bidang ketenaga listrikan, Kontruksi dan Kesehatan.

Arahan standar baku Indonesia adalah PerPres Nomor 08 tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,yang selanjutnya disingkat KKNI, yang terdiri dari 9 level adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan Antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Adapun Lulusan SMK Berada di Level 2 dan/ atau 3

KKNI merupakan Perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan system pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia , KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi1 sebagai kualifikasi terrendah dan Kualifikasi–9 sebaga ikualifikasi tertinggi.

Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan / atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Kendala dalam persfektif Regulasi Sektor

UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Bagian Ketiga Sertifikasi Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah Lulus ujian yang di selenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

3. Sertifikat kompetensidiberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggaraka oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi

PP NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

BAB II

Bagian Kesatu Pembangunan Tenaga Kerja Industri

Pasal 3

Pembangunan Industri nasional harus didukung dengan

Tenaga Kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. tenaga teknis; dan b. tenaga manajerial.

Pasal 4

Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menangani pekerjaan di bidang teknis pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:

a. kompetensi teknis sesuai dengan SKKNI di bidang Industri;

b..dan pengetahuan manajerial.

     (3) Pembangunan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling   sedikit melalui kegiatan: a. Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi

Pasal 40

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang meng gunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau

 e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.